Persyaratan menjadi Pengawas Sekolah ~ KORWILDIKCAM ...
KUMPULAN KETENTUAN DAN PERATURAN PENGELOLAAN … Kumpulan Ketentuan dan Peraturan Pengelolaan Sekolah Muhammadiyah 7 KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor : 02/KTN/l.4/F/2013 Tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH Bismillahirrczhmanirrahim Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang ... - Sekolah-id.com Oct 01, 2016 · Bapak/Ibu sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah menerbitkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. STRUKTUR ORGANISASI PENGAWAS SEKOLAH KOTA CIREBON 1) Koordinator Pengawas Sekolah, adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh para pengawas seluruh jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Korwas mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, … PermenPan 21 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Dan ...
Persyaratan menjadi Pengawas Sekolah ~ KORWILDIKCAM ... Apr 04, 2011 · PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH Pasal 30 Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 31 (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai … Permen no 12 tentang standar pengawas sekolah Nov 25, 2012 · SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 … Pp.21 th.2010 tentang pengawas sekolah - SlideShare May 28, 2013 · Pp.21 th.2010 tentang pengawas sekolah 1. MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIAPERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASINOMOR: 21 TAHUN 2010TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAHDAN ANGKA …
Menanti Regulasi Tunjangan Profesi Pengawas 2019 | BLOG ... Mar 10, 2019 · Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, maka sejak 2 November 2019 pengawas sekolah tidak diberi tunjangan profesi guru (TPG) melainkan tunjangan profesi pengawas sekolah, sedangkan ketentuan tentang mekanisme dan besaran tunjangan … .: KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA … Pokjawas (jbi). Tepat tanggal 15 September 2014 yang lalu, Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2014 tentang "Kepala Madrasah". Peraturan Menteri Agama ini mengatur pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala madrasah (RA/MI/MTs/MA) dilingkungan Kementerian Agama. Permendikbud No. 4 Tahun 2015 Mengatur Tentang Tugas ... Permendikbud yang mengatur tentang tugas tambahan guru sebagai wali kelas, membina OSIS, guru piket, membina kegiatan ekstrakurikuler, dan tutor masuk dalam daftar ekuivalensi jam pelajaran beban kerja perminggu saat ini yang berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2015.
Serambi Sekolah (Blog): PP NO 28 TH 2010, Pengangkatan ...
Guna menindaklanjuti PP nomor 19 tahun 2017, Mendikbud mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Manakala Peraturan Menteri ini berlaku, Permendiknas nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dicabut. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN ... - tentang … Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pengangkatan Kabinet lndonesia Bersatu 11; NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan: XII. PENGAWAS SEKOLAH A. DASAR HUKUM 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 10.
- 1784
- 1422
- 1040
- 165
- 1988
- 1807
- 291
- 1450
- 714
- 10
- 1536
- 540
- 1518
- 1711
- 1683
- 1905
- 54
- 197
- 946
- 573
- 843
- 1855
- 943
- 1099
- 1606
- 1170
- 1528
- 1428
- 1474
- 1888
- 386
- 266
- 516
- 1161
- 682
- 1842
- 1035
- 601
- 894
- 4
- 707
- 1459
- 103
- 862
- 1581
- 342
- 147
- 1332
- 1616
- 935
- 1082
- 693
- 766
- 1929
- 479
- 1941
- 559
- 819
- 280
- 303
- 23
- 1241
- 841
- 1649
- 154
- 1252
- 1196
- 522
- 1223
- 213
- 1162
- 345
- 1680
- 839
- 1148
- 1485
- 997
- 745
- 1590
- 1186
- 1841
- 97
- 1858
- 235
- 807
- 1694
- 1501
- 587
- 683
- 742
- 1284
- 217
- 321
- 592
- 1982
- 1467
- 619
- 455